Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya percepatan intervensi infrastruktur PUPR pada 20 lokus prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) pada tahun 2024. Hal tersebut diupayakan dalam pembahasan progres integrasi program PKE tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat BPIW, Senin, 1 April 2024. Sebagai informasi, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri PUPR mendapat tiga tugas yakni, melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang PUPR dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Pusat dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melakukan 3 strategi, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Skema dukungan program Kementerian PUPR dalam PKE dilakukan melalui integrasi Program Cipta Karya dan Program Perumahan pada lokus prioritas yang merupakan klaster permukiman.  Dalam pembahasan rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, beliau menyampaikan progres PKE sektor Cipta Karya dan Perumahan tahun 2024 dengan sebaran lokus prioritas integrasi program yang terdiri dari 13 provinsi, 19 kabupaten/kota, dan 20 desa/ kelurahan. “Integrasi Program Cipta Karya dan Perumahan pada lokus prioritas kantong kemisikinan dimana terdapat BNBA miskin ekstrem lebih dari 50 unit,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hasna jika integrasi program pada Ditjen Cipta Karya berupa Pembangunan sanitasi, akses air minum, dan penataan kawasan (pembangunan/ perbaikan jalan lingkungan, drainase) pada lokus prioritas dan terintegrasi dengan progtam BSPS PKE.  Sedangkan program pada Ditjen Perumahan berupa Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSPS PKE) yang merupakan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat miskin ekstrem dengan bantuan senilai Rp 20 juta ( Rp 17,5 juta untuk bahan dan Rp 2,5 juta untuk tukang) dan 40 juta untuk wilayah pegunungan Papua. Program Ditjen Perumahan juga meliputi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS Reguler) yang merupakan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dengan bantuan senilai Rp 20 juta (Rp 17,5 juta untuk bahan dan Rp 2,5 juta untuk tukang) dan 40 juta untuk wilayah pegunungan Papua. Rapat yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan tersebut membahas progres terkini tiap-tiap lokus PKE tahun 2024, rencana selanjutnya tiap-tiap lokus serta kendala dan permasalahan yang ada pada pembahasan progres integrasi program PKE tahun 2024 yang meliputi pembahasan dan kesepakatan mengenai intervensi sektor sanitasi pada BNBA yang sudah memiliki kloset yang dibangun melalui kegiatan BSPS dalam kaitannya dengan pemenuhan standar teknis dalam penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak di beberapa lokasi termasuk diantaranya di Desa Karya Bersama, Provinsi Kalimantan Tengah; serta membahsa potensi pengakhiran pelaksanaan kegiatan PKE TA 2024 melewati Bulan Juni 2024 (dengan jangka waktu pelaksanaan rata-rata per lokasi selama empat bulan dan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan rata-rata baru dapat dimulai sejak minggu III & minggu IV Maret 2024). (Fir/Tiara)

Guna mempersiapkan Integrasi Program Cipta Karya dan Perumahan terkait  Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, menggelar rapat Konsolidasi Data dan Penajaman Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat ini digelar  di Jakarta Selatan, mulai 14 hingga 17 Februari 2023.  Saat membuka kegiatan tersebut, Selasa 14 Februari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Hari Suko Setiono menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengolah data dan menetapkan lokus integrasi program cipta karya dan perumahan tahun 2023.  Dikatakannya juga bahwa ada empat langkah dalam pelaksanaan konsolidasi data dan penajaman lokus integrasi PKE ini.  Langkah pertama adalah penyamaan data penerima dan lokus Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan tahun 2022; Langkah yang kedua yakni dengan memprioritaskan lokus yang memiliki jumlah BSPS lebih dari 50; Langkah ketiga dilakukan pemetaan sebaran BSPS setiap lokus sehingga dapat diprioritaskan lokus yang terklaster. Langkah keempat yakni memilih lokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air baku dan kondisi infrastruktur permukiman (sanitasi, air minum, drainase, jalan lingkungan).  Tim Pengolahan Data PKE BPIW dibagi untuk melakukan pengolahan data Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku. Ia berharap tim tersebut dapat bekerja sama dalam menyelesaikan pemilihan lokus prioritas integrasi program PKE Tahun 2023 yang akan dilakukan survei bersama oleh BPIW, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan.  Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A., Hasna Widiastuti ini dihadiri perwakilan dari Ditjen Cipta Karya dan perwakilan dari Ditjen Perumahan.  Sedangkan Pejabat Administrator dari BPIW yang hadir antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, dan Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Setyo Purnomo. (Hen/Tiara/infobpiw)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan konsolidasi data dan informasi guna menyokong penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Tanah Air. Hal itu terungkap pada kegiatan "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)-Kementerian PUPR, dalam pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam rangka Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting" yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Oktober 2022. Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra dalam sambutannya menyampaikan, Kementerian PUPR untuk program penanganan kemiskinan ekstrem melakukan secara terintegrasi dan berbasis kawasan atau klaster permukiman. "Hal itu dilakukan melalui pengintegrasian program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, drainase pada lokus dan periode waktu yang sama maupun bertahap," paparnya. Arief berharap, adanya kerja sama Kemenko PMK-Kementerian PUPR dalam pemanfaatan data P3KE akan menjadikan tercapainya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, yang ditargetkan Pemerintah Pusat pada 2024 terwujud 0 persen  kemiskinan ekstrem. Di tempat sama, Andi Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK mengapresiasi Kementerian PUPR yang fokus dan mendalam dalam melakukan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting. Menurutnya, adanya kesamaan data yang dipegang kementerian/lembaga  akan sangat membantu dalam menentukan langkah untuk menuntaskan program-program pemerintah. Ia mengatakan, data kemiskinan ekstrem dan stunting merupakan data yang dinamis, sehingga perlu selalu dilakukan pemuktakhiran data. "Dengan selalu dimuktahiran, data yang dipegang diharapkan selalu akurat," terangnya. Hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil I) BPIW, Hari Suko Setiono, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A,  Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Melva Eryani Marpaung, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW, Setyo Purnomo, serta Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kemenko PMK, Dyah Tri Kumolosari, Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE, Kemenko PMK, Nur Budi Handayani serta jajaran.(Ris/Cid/Tiara/InfoBPIW)  

Survei kolaborasi tahap 2 terkait penanganan kemiskinan ekstrem di beberapa lokasi di Indonesia, telah dilakukan. Selanjutnya, akan dilakukan intervensi infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal itu Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengusulkan ada kawasan yang dijadikan percontohan yang secara tuntas terkait pelaksanaan intervensi infrastruktur PUPR pada penanganan kawasan ekstem di Indonesia. Percontohan ini dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga terkait program lain seperti pemberian bantuan sosial. Intervensi infrastruktur ini berupa integrasi penanganan sektor perumahan oleh Ditjen Perumahan dan permukiman oleh Ditjen Cipta Karya.  “Namun tidak menutup kemungkinan, bila diperlukan sektor sumber daya air (SDA) juga turut berperan. Kita sudah komunikasikan dengan Ditjen SDA dan mereka siap membantu,” tutur Arief, saat rapat tindak lanjut rencana penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Bintaro Tangerang Selatan, Rabu 22 Juni 2022.  Arief juga menyatakan dari 90 lokasi yang dilakukan survei tahap 2, maka akan dilakukan integrasi penanganan perumahan dan permukiman di 17 lokasi. Data Ditjen Cipta Karya menyebutkan 17 lokasi itu yakni  Desa Sei Lunang Kab. Asahan (Sumatera Utara), Sei Apung Kab. Asahan (Sumatera Utara), Kemasrindo Kota Palembang (Sumatera Selatan), Belanti Kab. Ogan  Komering Ilir (Sumatera Selatan), Teupin Rusep Kab. Aceh Utara (Aceh), Pase Sentosa Kab. Aceh Utara (Aceh). Lokasi lainnya adalah Desa Lawang Agung Kab. Bengkulu Selatan (Bengkulu), Limus Kab. Bengkulu Selatan (Bengkulu), Tanjung Kerta Kab.Indramayu (Jawa Barat), Mekarjaya Kota Bekasi (Jawa Barat), Sukajadi Kota Bekasi (Jawa Barat), Gunung Sari Kab. Pati (Jawa Tengah), Purbosono Kab. Wonosobo (Jawa Tengah), Warwut Kab. Maluku Tenggara (Maluku), Tamedan Kota Tual (Maluku), Tanammawang Kab. Jenepanto (Sulawesi Selatan), dan Bontoman Kab. Jenepanto (Sulawesi Selatan).  Perkembangan penanganan kemiskinan ekstem ini secara berkala akan dilaporkan kepada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).  Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023 menurutnya akan dilakukan percepatan penetapan lokasi. “Saya sudah berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk  memberikan dukungan data sebanyak 507 kabupaten/kota. Data tersebut akan dihitung, mana saja yang akan kita tetapkan untuk penanganan infrastruktur PUPR,” tuturnya. Ia berharap pada bulan Oktober nanti, kegiatan-kegiatan di 2023 sudah bisa ditetapkan agar penanganannya lebih cepat.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Kapuswil) Hari Suko Setiono menambahkan  pertemuan ini dilakukan untuk menyinkronkan data-data yang didapat dari hasil survei yang  kemudian dicek secara detail oleh Ditjen Cipta Karya dan Perumahan yang akan melakukan intervensi infrastruktur PUPR.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK  Andi Megantara mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  Dalam Inpres itu disebutkan bahwa ada tiga strategi untuk mencapai target penanganan kemiskinan ekstrem yakni pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Strategi kedua adalah melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem dan yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.  “Kementerian PUPR yang mengawal pembangunan infrastruktur pelayanan dasar tersebut,” tuturnya.  Plt Direktur Direktorat Pelaporan dan Satistik (DITLAPTIK) BKKBN Lina Widyastuti yang turut hadir dalam pertemuan itu memastikan BKKBN akan membantu Kementerian PUPR melalui data-data yang dimiliki.  Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian KM Arsyad, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Edward Abdurrahman, serta Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya  Pandu Gunadi Atmosukarto. Selain itu dihadiri pejabat administrator, sub koordinator, dan staf BPIW. (Hen/infobpiw)  

Survei kolaborasi Tahap II penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dilaksanakan di beberapa kawasan di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan sebelum pelaksanaan survei yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jumat, 20 Mei 2022, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menjelaskan survei dilakukan di Madura ini untuk validasi data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).   Validasi data ini untuk memastikan para penerima manfaat dari intervensi infrastruktur yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Lebih lanjut Arief mengatakan intervensi infrastruktur tersebut berupa penanganan rumah tidak layak dan penanganan kawasan permukiman.  “Kita cek di lapangan dan kita akan lakukan intervensi infrastruktur  yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melakukan prioritisasi kawasan yang akan ditangani, dimana dipilih lima kecamatan yang paling diprioritaskan dan dari lima kecamatan itu masing-masing dipilih lima desa. “Penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap dan ditargetkan nol persen angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada pada 2024,” tuturnya.  Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyambut baik intervensi infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, karena membantu masyarakat miskin di daerahnya. Ia pun memastikan aparatnya akan membantu Kementerian PUPR  pada pelaksanaan survei, sehingga dapat dipilih rumah-rumah yang benar-benar perlu ditangani.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andi Megantara yang turut hadir berharap survei kolaborasi yang dilakukan ini dapat  tepat sasaran. Survei lapangan ini dilakukan di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Lembanah Kelurahan Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.  Intervensi infrastruktur yang akan dilakukan Kementerian PUPR tersebut disambut baik salah satu Ketua RT daerah tersebut, Aminullah. Baginya langkah tersebut dapat membantu masyarakat miskin di daerahnya, yang kebanyakan merupakan petani jagung dan kacang.  “Infrastruktur yang akan dilakukan apakah perbaikan rumah, sanitasi atau air minum, itu terserah saja dari Kementerian PUPR, dilihat dari hasil survei ini. Tapi yang jelas kami sangat berterimakasih, karena daerah kami diperhatikan pemerintah,” ucapnya. Survei kolaborasi yang diikuti Kepala BPIW dan para pejabat lintas Kementerian/Lembaga ini dilanjutkan pada Sabtu, 21 Mei 2022.  Pejabat  BPIW yang turut mengikuti kegiatan ini antara lain Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Melva Eryani Marpaung. Selain itu diikuti pejabat di lingkungan Kementerian PUPR seperti Direktur Rumah Swadaya K.M. Arsyad dan Kepala Balai di Ditjen Cipta Karya dan Perumahan. Perwakilan dari BKKBN dan Kepala Desa Daleman Kholil. (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menggelar Pelatihan Pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Kamis, 12 Mei 2022. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan Survei Kolaborasi Tahap II tersebut di 82 kabupaten/kota.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono saat membuka kegiatan itu  mengatakan pelatihan ini ditujukan kepada tim dari pusat maupun balai yang akan melaksanakan survei. Lebih lanjut ia menyatakan pada survei tahap I sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Indonesia dan dipilih lima kecamatan dan masing-masing kecamatan dipilih lima desa.  Agar pelaksanaan survei berjalan efektif dan efisien menurut Hari telah dibuat Standard Operating Procedure (SOP)  yang menjadi pedoman pelaksanaan survei. Ia berharap dengan adanya SOP, maka pelaksanaan survei tahap II yang segera dilaksanakan, dapat berjalan lebih baik dari tahap I. “Tahap kedua ini kita matangkan dari segi data. Kita memakai data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) yang sudah ada,” tuturnya.  Ia juga menjelaskan mengenai tahapan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang terdiri dari Tahap Penajaman Lokus, Tahap Survei Kolaborasi, danTahap Pelaporan. Pada Tahap Penajaman Lokus dilakukan prioritisasi survei, yakni dari 212 kabupaten/kota dan survei dilakukan di lima kecamatan prioritas dan dari masing-masing kecamatan terdapat lima desa prioritas.  Pada Tahap Survei Kolaborasi terdiri dari Tim Pusat yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Kemenko PMK),   BKKBN, Ditjen Cipta Karya (unor-balai), Ditjen Perumahan (unor-balai), dan BPIW. Survei dilakukan pada 12.335 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lokusnya sebanyak 192 lokus di 47 kab/kota pada 12 Provinsi.  Sedangkan Survei Kolaborasi Tim Balai terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)-BKKBN, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan (BKPP).  Tim ini melaksanakan survei dan menyasar 33.566 RTLH dan lokusnya sebanyak  858 lokus di 80 Kab/Kota pada 14 Provinsi.  Pada Tahap Pelaporan akan ditetapkan jumlah RTLH yang eligible dan potensi skenario penanganan bidang Perumahan dan Cipta Karya pada lokus prioritas. “Data dan laporan hasil survei Tim Pusat dan Tim Balai disampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I - BPIW dan ditembuskan kepada Direktur Sistem dan Strategi (SS) unor terkait,” tuturnya. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. BPIW Melva Eryani Marpaung menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari proses sosialisasi dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Arcgis Survey123. Tools ini dipergunakan dalam rangka mengefektifkan proses pengamatan dengan pendekatan integrasi informasi spasial Kegiatan ini diisi dengan paparan dari Sub Koordinator Data dan Informasi BPIW Akhyar Farizal terkait Aplikasi ArcGIS123 dan menjelaskan detail pelaksanaan survei. Pelatihan diikuti oleh peserta dari BKKBN, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan BPIW, serta balai-balai dari Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. (Hen/infobpiw)